Absolutitas dalam Hukum Islam: Integrasi Nilai Transendental dan Sistem Hukum Positif

Abstract

The concept of the absolute in Islamic law carries layered meanings, encompassing not only the truth of revelation as a normative source but also legal epistemology, the limits of ijtihad, and the implementation of Islamic law within positive legal systems. In uṣūl al-fiqh scholarship, the absolute is frequently discussed through the qaṭ'iy–ẓanniy distinction, which governs the degree of textual certainty and the scope of legal interpretation. This study aims to analyze the concept of the absolute in Islamic law and its relevance to the dynamics of legal reform and integration with Indonesian positive law. A normative legal method is employed, incorporating conceptual, historical, and statutory approaches through a library-based review of usul fiqh literature, maqāṣid al-syarī'ah, Islamic legal philosophy, and national regulations. The findings indicate that absoluteness in Islamic law cannot be understood singularly but operates across multiple levels. Theologically, absoluteness inheres in revelation as the source of divine truth, while human juristic reasoning remains within the ijtihadi domain, allowing for divergence and development. Epistemologically, the qaṭ'iy–ẓanniy framework serves as a critical instrument for distinguishing fixed legal domains from those open to change. Within Indonesia's positive legal context, the absolute manifests as the absolute competence of Religious Courts, which delimits jurisdictional authority over specific matters according to Islamic law principles.This study concludes that absoluteness in Islamic law is a multidimensional concept linking transcendental values, ijtihad methodology, and legal institutions. Accordingly, understanding the absolute must be grounded in a balance between the certainty of foundational sharia values and legal flexibility in responding to social change.

Konsep absolut dalam hukum Islam memiliki makna yang berlapis, tidak hanya berkaitan dengan kebenaran wahyu sebagai sumber normatif, tetapi juga menyangkut epistemologi hukum, batas ijtihad, serta implementasi hukum Islam dalam sistem hukum negara. Dalam kajian uṣūl al-fiqh, konsep absolut sering dikaitkan dengan pembagian qaṭ'iy dan ẓanniy, yang menentukan tingkat kepastian teks dan ruang interpretasi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep absolut dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya terhadap dinamika pembaruan hukum dan integrasi dengan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap literatur ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, filsafat hukum Islam, serta regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absolutitas dalam hukum Islam tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan memiliki beberapa tingkatan. Pada aspek teologis, absolutitas melekat pada wahyu sebagai sumber kebenaran ilahi, sedangkan produk pemikiran manusia tetap berada dalam wilayah ijtihadi yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan. Pada aspek epistemologis, konsep qaṭ'iy–ẓanniy menjadi instrumen penting untuk membedakan wilayah hukum yang bersifat tetap dan wilayah yang terbuka terhadap perubahan. Sementara dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep absolut hadir dalam bentuk kompetensi absolut Peradilan Agama yang menentukan batas kewenangan penyelesaian perkara tertentu berdasarkan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa absolutitas dalam hukum Islam merupakan konsep multidimensional yang menghubungkan nilai transendental, metodologi ijtihad, dan institusi hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep absolut harus dibangun melalui keseimbangan antara kepastian nilai-nilai dasar syariat dan fleksibilitas hukum dalam merespons perubahan sosial.